Sekretaris Jendral ( Sekjen ) PPP Asrul Sani menyatakan, pihaknyatak setuju usulan Fraksi Partai Demokrat di DPR ingin menggalang hak angket anggota dewan. Hak angket itu diusulkan untuk menyelidiki dugaan penyadapan pembicaraan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Raus Aam NU yang juga Ketua Umum MUI Ma'aruf Amin.
"PPP menolak wacana atau usulan hak angket tersebut. Isu penyadapan ini kan merupakan persoalan hukum, yakni dugaan pelanggaran hukum dalam bentuk penyadapan yang jika terbukti merupakan pelanggaran terhadap UU Telekomunikasi dan UU ITE" ujarc Asrul.
anggita komisi III DPR ini menyatakan, jika masalahnya menyangkut dugaan pelanggaran hukum pidana, harusnya menggunakan jalur hukum bukan menggunakan jalur dan in strumen politik DPR. "Ya jalur yang harusnya dipergunakannya jalur dan instrumen hukum, bukan menggunkan jalur dan instrumen pengawasan" ucap Asrul.
Asrul mengatakan,PPP telah meminta kepolisian aktif dalam mengusut kasus tersebut. menurutnya, yang perlu diselidiki adalah tim penasehat hukum Ahok. Terutama Humhprey Djemat yang mengangkat masalah ini baik dalam persidangan mauoun luar persidangan. 'Jadi, walaupun kami bersama Partai Demokrat di PILKADA DKI, tapi dalam soal wacana angket ini PPP tegas mengambil sikap bersebrangan," ucap Asrul. Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana memberikan penjelasan serupa. Fraksi Hanura menyerahkan kasus tersebut keranah hukum bukan keranah politik.
"Kalau sudah masuk kewilayah politik akan melebar kemana-mana. masalah tidak selesai, malah melebar. Jadi elit politik harus menahan diri" Ucap Dadang.
Menurut Dadang, saat ini suhu politik sednag memanas. Ia berharap semua pihak tidak membuat keadaan lebih panas lagi. "Ini akan membuat keluhan baru. Nanti malah mellebar ke subtansi apasaja yang dibicarakan SBY. Politik bisa multitafsir," kata Dadang.
0 Response to "Penolakan Usulan Oleh PPP Tentang Hak Angket Demokrat soal Dugaan Penyedapan SBY"
Posting Komentar